Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu fakta mencolok terkait dengan munculnya perbankan dan keuangan Islam adalah bahwa perbankan dan keuangan Islam mewakili penegasan hukum Islam dalam bidang komersial, ketika sekulerisme nyaris menguasai hidup umat manusia.

Islam sendiri diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari sisi ibadah, akhlak dan syariah. Maka sudah seharusnya tidak hanya ibadah atau keyakinan kita saja yang berlandaskan Islam. Tetapi juga aspek hubungan antar manusia dengan manusia, khususnya yaitu dalam bermuamalah.

Pembasan dalam makalah ini adalah mengenai hukum kontrak, hukum kontrak sendiri ada dengan tujuan jelas yaitu untuk mengatur hubugan manusia yang melakukan perjanjian. Dan yang lebih ditekankan di sini yaitu mengenai perbedaan hukum kontrak konvensional dan hukum kontrak Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERJANJIAN

  1. A. 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi ini tidak begitu jelas karena dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Hal ini berarti bukan perbuatan hukum saja yang termasuk ke dalam perjanjian, tetapi diluar perbuatan hukum pun termasuk perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan  kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Di dalam Black’s Law dictinionary, yang diartikan dengan contract is An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu secara sebagian. Inti definisi ini adalah persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Menurut Salim H.S., S.H., M.S., perjanjian atau kontark merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum ang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”[1]

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup denga nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.[2]

Dengan sekian banyak pengertian perjanjian yang telah dipaparkan di atas, ada tiga unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Ada orang yang menuntut, atau dalam istilah bisnis biasa di sebut kreditor

2. Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut debitur

3. Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.

Prestasi umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu: (a) berbuat sesuatu; (b) tidak berbuat sesuatu; (c) menyerahkan sesuatu.

Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi dalam hal :

1. Tidak berbuat sesuatu yang diperjanjikan

2. Tidak menyerahkan sesuatu yang telah diperjanjikan

3. Berbuat sesuatu atau menyerahkan sesuatu tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu :

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikat diri

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab (oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang.[3]

A. 2. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat sepuluh asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, asas kepribadian, perjanjian batal demi hukum, keadaan memaksa (overmacht), asas canseling, asas obligatoir, asas zakwaarneming. Kesepuluh asas itu akan dijelaskan berikut ini.

  1. 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari Asas ini adalah para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan dan didasari atas iktikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena adanya asas kebebasan berkontrak ini, dalam praktik ini timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur dalam KUHPerdata.

  1. 2. Asas Konsensualisme

Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Asas keonsensualisme ini merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KuhPerdata. Tanpa adanya kesepakatan ini, perjanjian tersebut batal demi hukum. kesepaka an maksudnya adalah seiya-sekata tentang apa yang diperjanjiakan. Dan kesepakatan ini dicapai dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan salah satu pihak.

  1. 3. Asas Pacta Sunt Servanda (Asas Kepastian Hukum)[4]

Secara harfiah berarti janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak, bahkan mengikatnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut sama kekuatannya dengan mengikatnya sebuah undang undang yang dibuat parlemen dan pemerintah.[5]

  1. 4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 11338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. [6]

Arrest H. R. Di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.[7]

  1. 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memrupakakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakuakan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Ini bararti bahwa perjanjian yan dibuat oleh para pihak hanya berlakubagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengadung suatu syarat semacam itu.”  Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur bagi diri sendiri, tetapi juga untuk kepntingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.[8]

  1. 6. Perjanjian Batal demi Hukum

Yaitu, suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi jika tidak memenuhi syarat objektif.

  1. 7. Keadaan memaksa (Overmacht)

Yaitu suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian.

  1. 8. Asas Canseling

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahawa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.

  1. 9. Asas Obligatoir

Asas obligatoir suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak, kontrak tersebut sudah mangikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hal dan kewajiban di antara para pihak.

10. Asas Zakwaarnemig

Dimana bagi seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, ia harus mengurusnya sampai selesai.[9]

A. 3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut.

  1. Unsur Esensiali

Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual-beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan jasa dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

  1. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjiakan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

  1. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.[10]

A. 4. Penafsiran Kontrak

Idealnya suatu kontrak tidak memerlukan penafsiran, kalimat-kalimat yang ada  sudah seharusnya menjelaskan klausula yang ada. Karena itu jika semuanya sudah jelas tidak memerlukan penafsiran, bahkan tidak boleh jika penafsiran tersebut akan mempunya arti menyimpang dari yang tersirat tersebut. Dalam ilmu hukum kontrak disebut “Doktrin Kejelasan Makna” (plain meaning rules), doktrin ini iakui sepenuhnya oleh KUHPerdata lewat pasal 1342, yang menyatakan bahwa:

Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Namun demikian kontrak itu bermacam-macam ragamnya maka sangat mungkin akhirnya dibutuhkan kejelasan-kejelasan lebih lanjut. Disamping itu, karena kontrak merupakan ungkapan hati dari para pihak dengan menggunakan kata-kata yang pada prinsipnya terbatas, sehingga biasanya hampir tidak ada kontrak yang tidak memerlukan penafsiran.

Ada beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

  1. Prinsip kesepakatan

Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yangbenar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kedua kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, maka dapat diasumsi bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi.

  1. Prinsip Asumsi Resiko

Dalam suatu kontrak setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi resiko. Artinya bahwa jika ada resiko ada resiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak tetapi salah satu pihak bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar menawarnya, maka jika memang jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi risiko tersebutlah yang harus menagunggung risikonya. Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berart segala risiko apapun bentuknyaakan ditanggung oleh pihak yang menandatanganinya sesuai isi dari kontrak tersebut.

  1. Prinsip Kewajiban membaca

Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (duty to read) bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikanbahwa dia telah membacanyadan menyetujui apa yang telah dibancanya.

  1. Prinsip Kontrak mengikuti kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebutmenjai terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat pasal 1339 KUHPerdata Indonesia. Dan kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.[11]

B. AKAD

B. 1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan.

Menurut az-Zarqa’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau bebrapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul.[12]

Selain itu, terdapat juga pakar yang mendefinisikan akad sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.[13] Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.[14]

Dari bebrapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melaluai ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Dalam sejarah dari hukum Islam, salah satu Prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat an Nisa ayat 29

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘ ÇËÒÈ

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan firman Allah dalam surart al Baqarah ayat 267

$yg•ƒr’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä (#qà)ÏÿRr& `ÏB ÏM»t6ÍhŠsÛ .

Hai orang orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian usahamu yang baik baik.[15]

Dalam system hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip pacta sunt servanda (janji itu mengikat) sangat dihormati dalam hukum syarak. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al Maidah: 1

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ϊqà)ãèø9$$Î/

Hai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm al-‘aqd).

Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.

Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) hukum pokok akad (al-hukm al-ashli li al’aqd); (2) hukum tambahan akad ( al-hukm al-tab’I li al-‘aqd). Hukum pokok akad adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Sedangkan akibat hukum tambahan akad bisa disebut juga dengan hak dan kewajiban yang timbul karena suatu akad.  Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.[16]

B. 2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

  1. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan)
  2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqd)
  3. Objek akad (mahallul-‘aqd)
  4. Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd).

menurut hukum syarak, kata sepakat untuk suatu kontrak disebut dengan istilah ijab qabul yang merupakan salah satu rukun dari akad. Kata “akad” berasal dari “al aqd” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al ittifaq). Dalam hukum syarak, pihak pelaku ijab disebut dengan “mujib”, sedangkan pihak pelaku kabul disebut dengan istilah “qabil”.

Menurut Jumhur Ulama, rukun akad adalah sebagai berikut:

1)      Adanya Ijab Qabul

2)      Adanya para pihak

3)      Adanya objek akad

B. 3. Syarat Akad

Para ulama Fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Disamping itu, setiap akad juga mememiliki syarat-syarat khusus. Adapaunn syarat-syarat umum suatu akad itu adalah:[17]

  1. Ijab dan qabul haruslah dilakukan oleh orang-orang yang mewakili kecakapan berbuat. Dalam hal ini orang tersebut waras, cukup umur (mancapai umur tamyiz) dan tidak boros.
  2. Ijab qabul harus tertuju kepada objek tertentu.
  3. Ijab qabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kontrak atau jika salah pihak tidak hadir, maka dapat ditujukan kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga menyampaikannya kepada pihak yang tidak hadir, dan pihak yang tidak hadir menyatakan qabulnya.
  4. Akad tidak dilarang oleh nas syarak
  5. Memenuhi syarat-syarat khusus bagi akad tertentu.
  6. Akad itu bermanfaat.
  7. Ijab harus tetap shahih sampai saat dilakukan Kabul. Artinya tidak sah akad jika sebelum kabul dilakukan telah terjadi pembatalan ijab, atau pelaku ijab telah gila atau meninggal dunia.
  8. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, yakni dengan tetap muka atau Kabul tunda. Akan tetapi, menurut mazhab syafi’i Kabul harus segera diucapkan setelah akad dan tidak boleh ditunda-tunda.
  9. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syarak. Misalnya, akad nikah bertujuan antara lain untuk menghalalkan hubungan suami istri . karena itu akad semu dilarang.

B. 4. Asas-Asas akad

Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[18] Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.[19] Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.[20] Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari’ah.

Dalam hukum kontrak syari’ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

  1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya ”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua,tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.[21]

  1. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.[22]

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia,dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.[23]

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

  1. Asas Keadilan (al-‘adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya ”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A’raf (7): 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.[24]

  1. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.32 Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya ”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”

  1. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.33 QS.al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, ”Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.

  1. Asas Tertulis al-Kitabah

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.[25] Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.[26]

  1. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.[27] Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

  1. Asas Kemaslahatan dan Kemanfaatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis.  Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat, diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

  1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda’ ar-Rada’iyyah)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.[28] Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)”.[29]

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

  1. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’ Hurriyah at-ta’aqud)

Islam memberikan kebabasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan perikatan tersebut ditentuka oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, makak perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, hal ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, maka perikatan tersebut wajib dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, “syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai yang diinginkannya, tetapi yan menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.[30]” Dalama QS. Al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu”

  1. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Bukhari, Tirmizi, dan al-Hakim).”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.[31] Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

  1. Asas Keseimbangan

Meskipun secara factual jarang terjadi keseimbangan anatara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan tersebut, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dakn apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative. [32]

  1. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, ”….dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu….,”. Selanjutnya di dalam al-Maidah (5): 95 ndapat dipahami Allah mengampuni apap yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum merupakan tidak ada satu perbuatanpun dapat di hukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.[33]

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.[34]

  1. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.[35] Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: ”Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

B.5. Empat Prisip Penting Hukum Kontrak Islam dalam Praktek Keuangan Moderen

  1. 1. Sifat tak mengikat dari sebagian besar kontrak dasar

Tidak mengikat (ja’iz) versus mengikat

Semua usulan kontrak bisa jaiz yang berarti tidak mengikat atau dapat dibatalkan sewaktu waktu, ataupun lazim yang berarti mengikat atau tidak dapat dibatalkan. Sebuah kontrak jaiz bisa pada salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Kontrak yang jaiz bagi kedua belah pihak meliputi persekutuan (semua bentuk), perwakilan, deposit, pinjaman (‘ariyah), dan hadiah. Kontrak lainnya yang jaiz bagi kedua belah pihak sampai penyerahan (barang) meliputi hibah, pinjaman qard, dan gadai. Kontrak lainnya dapat diakhiri oleh salah satu Pihak seperti gadai oleh penerima gadai (setelah penyerahan), atau jaminan oleh orang yang berhutang. Kontrak lazim meliputi jual beli, sewa, perdamaian, pemindahan hutang dan pembatalan.[36]

  1. 2. Skema ganda untuk menentukan resiko kerugian

Resiko kerugian (daman) versus Kepercayaan

Hukum Islam menetapkan hubungan yang menyangkut tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan objek tertentu yang terdapat dalam kontrak dengan pihak pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Hukum Islam hanya memPertimbangkan dua kemungkinan hubungan seperti itu, yaitu pihak yang memegang obyek tersebut dapat sebagai orang yang terpercaya  atau wakil (amin), atau sebagai penjamin (damin). Orang yang terpercaya tidak bertanggung jawab sama sekali atas cacat pada objek, kecuali kalau melanggar kepercayaan. Sebaliknya damin atau penjamin menanggung resiko kehilangan yang sama dengan pemilik. Jika objek musnah karena takdir Allah atau force majeure (kejadian di luar kemauan dan kemampuan manusia).[37]

  1. 3. Larangan jual beli hutang dengan hutang

Prinsip ketiga yaitu mengenai larangan jual beli hutang dengan hutang, tentang jual beli hutang dengan hutang ini, berpengaruh ketika kewajiban (baik untuk melakukan tindakan tertentu atau membayar uang atau harta lainnya) dapat ditanggguhkan, dan ketika kewajiban tersebut dijual, dibeli, atau dipindahtangankan.

Ada banyak batasan yang diterapkan pada jual beli ini, yang disimpulkan dari dalil yang melarang jual beli “al kali bi al kali”, secara harfiah berarti tukar menukar dua hal yang keduanya ditangguhkan, atau tukar menukar nilai imbangan yang ditangguhkan (nasi’ah) dengan nilai imbangan yang ditangguhkan lainnya.

Aturan yang pertama melarang tukar menukar jika kontrak menetapkan syarat penangguhan, bukan hanya penyerahan kepemilikan tetapi juga pembayaran atau penyrahan riil kedua nilai imbangan, misalnya gandum yang dihutang denga uang yang dihutang.

Aturan yang kedua melarang menukar harta abstrak dengan harta abstrak. Aturan ini berlaku bahkan jika salah satu atau kedua dayn dibayarkan dengan kontan. Dengan demikian aturan ini melarang jual beli dayn baik yang dibayar kontan atau dihutang.

  1. 4. Sifat Perjanjian yang tidak mengikat

Janji wa’ad menurut Hukum Islam

Inilah pendapat hukum klasik yang menyatakan bahwa semata mata janji tidaklah mengikat. Kewajiban justru berasal dari pengiriman yang telah lalu ataupun perusakan harta, yang secara otomatis menghasilkan kewajiban timbal balik , baik langsung maupun ditangguhkan atau dari sumpah. Ketika janji semata mata janji bukan sumpah dihadapan Allah dan bukan bukan pula janji timbal balik atas barang barang maka hukum klasik melihatnya sebagai tidak memiliki signifikasi hukum, yang tidak diperkuat secara memadai dengan proses hukum.

Pada perbankan dan keuanan moderen, banyak hal bergantung pada janji. Banyak transaksi mengikat kedua belah pihak hanya pada waktu yang akan dating, dan praktis setiap transaksi sepenuhnya dapat dimulai dalam bentuk yang dapat mengikat melalui janji. Banyak bunga uang yang sebagian atau seluruhnya semata mata berupa janji. Sedangkan menurut hukum Islam, hampir semua kontrak menjadi mengikat hanya setelah salah satu pihak telah memenuhi janjinya, yang berarti bahwa landasan untuk melaksanakan kontrak atau mengganti kerusakan tidak hanya bersandar pada konsep janji tetapi juga bersandar pada landasan kuat berupa peningkatan kekayaan dan kepercayaan yang tidak adil.[38]

C. Persamaan  Antara Perjanjian  Eropa Kontinental  dan Akad

Secara umum terlihat banyak kesamaan tentang hukum perjanjian antara kedua sistem hukum tersebut (seperti pada uraian diatas).

Keduanya mengatur tentang unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian, kebebasan membuat perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian. Walaupun terdapat perbedaan dalam rinciannya yang disebabkan filosofi hukum, istilah yang digumnakan, sumber hukum dan proses pencarian kedua hukum tersebut.

D. Perbedaan Antara Perjanjian Eropa Kontinental dan Akad

Secara garis besar perbedaan yang sangat relevan dan signifikan tentang perjanjian antara kedua sistem hukum tersebut adalah :

§ Perjanjian menurut hukum Islam sah bila tidak bertentangan dengan syariat sedangkan menurut hukum eropa kontinental perjanjian sah bila tidak bertentangan dengan UU.

§ Subjek perjanjian menurut hukum Islam adalah mukalaf yang ahli (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak dalam pengampuan sedangkan dalam hukum eropa kontinental selain disyaratkan dewasa dan dan tidak dalam pengampuan, wanita yang menjadi istri tidak mempunyai hak untuk mengikatkan diri tanpa adanya izin dari suami (pasal ini tidak berlaku di RI dengan SE MA no. 1 tahun 1963).

§ Dalam Islam secara tegas dinyatakan perjanjian tidak boleh mengandung riba, ghoror dan maisyir. Dalam hukum eropa kontinental ini tidak diatur dengan rinci.

E. Analisis Perjanjian Eropa Kontinental dan Akad

Secara umum hukum perjanjian dalam kedua sistem hukum tersebut memiliki banyak kesamaan Keduanya mengatur tentang unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian, kebebasan membuat perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian. Walaupun terdapat perbedaan dalam rinciannya yang disebabkan filosofi hukum, istilah yang digunakan, sumber hukum dan proses pencarian kedua hukum tersebut.

Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadits sedangkan hukum eropa kontinental bersumber dari Statue Law (hukum tertulis) yang sangat dipengaruhi pandangan hidup manusia pembuatnya yang sangat subjektif.

Walaupun ciri khas hukum eropa kontinental produk-produk hukumnya terkodifikasi dalam suatu hukum tertulis (UU) tapi khusus untuk perjanjian UU hanya sebagai pelengkap dari perjanjian, atau berlaku agium Lex specialis derogate lex generalis dimana lex spesialis adalah isi perjanjian tersebut dan lex generalis UU. Berlaku pula asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian berlaku laksana UU bagi mereka yang membuat. Hal ini serupa dengan sifat kebebasan menentukan syarat dalam akad pada hukum Islam, bahwa setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara’ dan tidak bertentangan pula dengan hakikat akad, pihak-pihak yang berakad bebas mengemukakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Kemaslahatan yang ingin dicapai hukum eropa kontinental adalah melindungi kesusilaan dan kepentingan umum sedang hukum Islam juga berusaha mewujudkan hal tersebut yang dikenal dalam Maqasidul Syariah (melindungi agama, jiwa, akal, kehormatam dan harta), karena aspek melindungi agama ini menurut hemat penulis hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya termasuk juga dalam hukum perjanjian, makanya dalam perikatan Islam tidak boleh mengandung riba, maisyir dan ghoror yang dilarang dalam syariat.

BAB III

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum konvensional tidak jauh berbeda dengan hukum Islam. Terlihat dari prinsip dan asas-asas antara keduanya tidak terlalu memiliki perbedaan yang menonjol. Baik hukum eropa kontinental maupun akad dalam Islam kedua-duanya mementingkan kemaslahatan. Hanya saja dalam hukum kontinental tidak bersandar pada al-Qur’an dan sunnah, tetapi bersandar pada pemikiran seseorang. Akan tetapi tujuannya tetap sama, yaitu guna menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Daud, Mohammad, Asas-asas Hukum Islam. Jakarta,  CV. Rajawali, 1990.

Ali, Daud, Mohammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. cetakan ke-8, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.

al-Shiddieqiyy, Hasbi, Pengantar Fiqh Mu’amalah. Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat). Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Anwar, Syamsul, Makalah Kontrak dalam Islam. 2006.

Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia). Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Jakarta. Balai Pustaka, 2002.

Dewi, Gemala, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. cetakan ke-2 Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djamil, Faturrahman, “Hukum Perjanjian Syari’ah”. cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Fuady, Munir, HUKUM KONTRAK (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalat. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

H.S. Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak).  Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak &Perancangan Kontrak. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Musbikin, Imam, Qawa’id Al-Fiqhiyah. cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta, Intemasa, 2001.

Sula, Syakir, Muhammad,  Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 2004.

Vogel, E. Frank, Hukum Keuangan Islam (Konsep, Teori, dan Praktik), Bandung, Nusamedia, 2007


[1] Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak),  Jakarta : Sinar Grafika, 2006 cet keempat, hal 25-27

[2] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intemasa, 2001, hal 1

[3] Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia), Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008, hal 24-25

[4] Ibid, hal 28-29

[5] Munir Fuady, HUKUM KONTRAK Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, hal 50

[6] Salim, op cit., hal 10-11

[7] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak &Perancangan Kontrak,   Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007, hal 5

[8] Salim op cit., hal 12-13

[9] Zaeni Asyhadie, op cit., hal 29-30

[10] Ahmadi Miru, op cit., hal 31-32

[11] Fuady, Munir, HUKUM KONTRAK (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,), hal 50

[12] Ibid, hal 25

[13] Hasbi al-Shiddieqiyy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal 34

[14] Syamsul Anwar, Makalah Kontrak dalam Islam, 2006,  hal  7

[15] Munir Fuady, op.cit., hal 25

[16] Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat) , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal 69-71

[17] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 101

[18] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal 70

[19] Ibid, hal 896

[20] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 50-52

[21] Muhammad Syakir Aula,  Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal  723-727

[22] Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 12

[23] Ibid, hal 59

[24] Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal  33

[25] Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam,  Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal 124

[26] Gemala Dewi, op cit., hal 37-38

[27] Mohammad Daud Ali, op cit., hal 123

[28] Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syari’ah”, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal 250

[29] Ibid

[30] Faturrahman djamil, op cit., hal 249

[31] Syamsul Anwar,op cit.,  hal 12

[32] Syamsul Aanwar, op cit, hal 90

[33] Mohammad Daud Ali, op cit., hal 115

[34] Salim, op cit., hal 10

[35] Ibid, hal 13-14

[36] Frank E. Vogel, Hukum Keuangan Islam (Konsep, teori, dan praktik), Bandung: Nusa Media, 2007, hal. 137

[37] Ibid, hal. 138

[38] Ibid, hal. 140-141

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s